Jelaskan Awal Mula Penjajahan Belanda Di Indonesia

Selama abad ke-18,
Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(disingkat VOC) memantapkan dirinya laksana kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan jual beli Belanda ini telah menjadi kelebihan terdahulu di perbelanjaan Asia sejak awal 1600-an, sekadar plong abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam ketatanegaraan pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya sreg ekonomi tempatan.

Namun korupsi, tata yang buruk dan persaingan ketat berpangkal Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang intiha abad ke-18. Sreg tahun 1796, VOC risikonya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Risikonya, harta dan milik (gana) VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada periode 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, perbendaharaan-khazanah tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Pasca- kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar area Nusantara pun ke tangan Belanda.


Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 ketika Belanda dikuasai maka itu Perancis, dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi tadbir kolonial trik dan kewedanan dengan menjatah pulau Jawa dalam distrik (yang sekali lagi dikenal sebagai
residensi) yang dipimpin maka dari itu seorang personel wilayah sipil Eropa – yang disebutkan residen – nan secara sederum ialah ki pionir dari – dan harus melapor kepada – Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini berkewajiban atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian.

Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Sira memperkenalkan fiskal petak di Jawa yang berjasa bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-terka nilai dua-perlima bermula pengetaman tahunan mereka, kepada pihak berwajib. Raffles juga dulu tercantol dengan budaya dan bahasa Jawa. Puas tahun 1817 ia menerbitkan bukunya
The History of Java, riuk suatu karya akademis pertama nan topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya nan diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di umum dan ekonomi Jawa, yang tercermin berpangkal meningkatnya kuantitas pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara hari 1825 dan tahun 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem nan direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, cak semau hirarki pribumi nan berfungsi sebagai perantara antara petambak Jawa dan layanan sipil Eropa. Episode atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para bos yang mencampuri kerajaan Mataram. Hanya, karena dikuasai penjajah, para priyayi ini terdesak melaksanakan kehendak Belanda.

Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tak datang sonder perlawanan. Momen pemerintah kolonial Belanda memutuskan cak bagi membangun urut-urutan di tanah yang dimiliki Prabu Diponegoro (yang ditunjuk sebagai pengampu tahta Yogyakarta setelah mortalitas mendadak ari-ari tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Paruh dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini berlantas tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian selingkung 215,000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai – dan pangeran Diponegoro ditangkap – Belanda jauh lebih langgeng di Jawa dibanding sebelumnya.

Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa

Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch memerosokkan dimulainya era Tanam Periang (para ahli tarikh di Indonesia mengingat-ingat musim ini andai era Tanam Periang namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya
Cultuurstelsel
yang artinya Sistem Kultivasi) di perian 1830.

Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih kembali, pihak Belanda-lah yang memutuskan jenis (dan besaran) komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa para pekebun Jawa harus menerimakan seperlima berbunga hasil pengetaman mereka kepada Belanda. Andai gantinya, para pekebun menerima kompensasi internal bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda sonder memperhitungkan harga komoditi di kacangan dunia. Para ketua Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan kian banyak hasil panen dibanding waktu sebelumnya, maka mendorong intrusi
top-down
dan penindasan. Selain pemaksaan penghijauan dan kerja kerja wajib, pajak petak Raffles juga masih berperan! Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan finansial. Antara masa 1832 dan 1852, sekitar 19 persen dari kuantitas pendapatan pemerintah Belanda berasal bersumber koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, biji ini bertambah menjadi 33 persen.

Pada awalnya, sistem Tanam Paksa itu tidak didominasi belaka maka dari itu pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pemanufaktur Tionghoa masuk dolan. Doang, setelah 1850 – waktu sistem Tanam Paksa direorganisasi – pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain sandiwara penting. Sekadar reorganisasi ini juga mengungkapkan gerbang bakal pihak-pihak swasta Eropa kerjakan berangkat mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena pemerintah kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa.

Zaman Liberal Hindia Belanda

Semakin banyak suara miring terdengar di Belanda yang menolak sistem Tanam Momentum dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal lakukan firma-perusahaan asing. Persabungan sistem Tanam Paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Pada 1870 kerubungan liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menyenangkan sejumlah ciri khas sistem Tanam Paksa seperti mana persentase penghutanan beserta keharusan memperalat lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor.

Kelompok liberal ini kuak kronologi kerjakan dimulainya sebuah periode baru dalam rekaman Indonesia nan dikenal sebagai Zaman Liberal (seputar 1870-1900). Musim ini ditandai dengan pengaruh besar pecah kapitalisme swasta dalam garis haluan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial sreg detik itu kurang kian memainkan peran sebagai pengawas intern kontak antara pabrikan-pengusaha Eropa dengan awam pedesaan Jawa. Namun, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi kembali akan mencerat kepada masyarakat domestik, keadaan para pekebun Jawa yang menderita karena kelaparan, minus pangan, dan penyakit lain bertambah baik di Zaman Liberal dibandingkan dengan masa sistem Tanam Paksa.

Abad ke-19 sekali lagi dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersilaju untuk mencari koloni-koloni di asing benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Riuk satu motif berjasa bagi Belanda lakukan memperluas wilayahnya di Nusantara – selain keuntungan moneter – merupakan untuk mencegah negara-negara Eropa lain mencekit fragmen-bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling tenar (dan pertempuran yang minimal lama antara Belanda dan rakyat pribumi) sejauh periode ekspansi Belanda abad ini merupakan Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung hingga 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak interelasi memegang kontrol mumbung atas Aceh. Toh, integrasi kebijakan antara Jawa dan pulau-pulau enggak di Nusantara bagaikan kesendirian politis kolonial mutakadim terengkuh (sebagian besar) sreg tadinya abad ke-20.

Politik Etis dan Chauvinisme Indonesia

Periode perbatasan Hindia Belanda berangkat mirip perbatasan nan cak semau di Indonesia saat ini, Ratu Belanda Wilhelmina mewujudkan manifesto pada orasi tahunannya di 1901 bahwa strategi baru, Politik Ter-hormat, akan diterapkan di Hindia Belanda. Kebijakan Bersusila ini (yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang kepribadian kepada anak adam pribumi Nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar atma penduduk asli. Cara bakal mencapai intensi ini adalah melalui interferensi negara secara bersama-sama dalam nyawa (ekonomi), dipromosikan dengan slogan ‘pengairan, pendidikan, dan emigrasi’. Namun, pendekatan baru ini lain membuktikan kejayaan yang signifikan dalam hal meningkatkan barometer atma penduduk kudrati.

Namun, Ketatanegaraan Bermoral itu cak semau efek samping yang adv amat berarti. Komponen pendidikan dalam garis haluan ini berkontribusi berguna pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat sarjana bagi para elite mahajana Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Politik Etis ini menerimakan kesempatan lewat sistem edukasi, untuk sebagian kecil suku bangsa elit Indonesia, bakal mencerna ide-ide politik Barat akan halnya kemerdekaan dan demokrasi. Maka, buat pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional bagaikan ‘orang Indonesia’.

Plong 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang permulaan. Situasi ini dianggap sebagai ketika kelahiran nasionalisme Indonesia. Kejadian ini memulai tradisi politik kooperasi antara elit taruna Indonesia dan para kepala pemerintahan Belanda yang diharapkan bikin membantu wilayah Hindia Barat mencecah kemerdekaan yang adv minim.

Portal selanjutnya intern proses kebangkitan nasionalisme Indonesia merupakan prinsip partai strategi pertama berbasis tahun, Sarekat Islam, pada masa 1911. Sreg awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha pribumi terhadap pengusaha Tionghoa nan mendominasi ekonomi domestik namum Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan melebarkan kedasaran politik populer dengan kecondongan destruktif.

Propaganda-gerakan berarti lainnya nan menyebabkan terbukanya pemikiran kebijakan pribumi merupakan Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam nan didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis nan didirikan lega tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian menjorokkan prinsip Partai Komunis Indonesia (PKI) puas tahun 1920.

Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian operasi-persuasi strategi tempatan namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada musim 1920an (seperti yang kelihatan dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di musim 1926 dan 1927) pemerintah kolonial Belanda mengubahkan kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan tadbir represif yang mengimpitkan semua tindakan nan diduga destruktif. Rezim represif ini justru memperparah keadaannya dengan meradikalisasi seluruh propaganda nasionalis Indonesia. Sebagian semenjak para chauvinis ini mendirikan Puak Chauvinis Indonesia (PNI) lega tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap tadbir yang represif. Tujuannya merupakan hingga ke kemerdekaan munjung untuk Indonesia.

Kejadian terdahulu lainnya bagi patriotisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada perian 1928. Puas dewan perwakilan yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa dan sependapat. Maksud terdepan bersumber badan legislatif ini adalah mendorong persatuan antara kabilah remaja Indonesia. Di dalam senat ini lagu nan kemudian menjadi lagu nasional nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan pataka nasional di masa kemerdekaan (bangkang-putih) dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Pemerintah kolonial Belanda main-main dengan melakukan kampanye-aksi studi. Para pengarah pencinta bangsa muda, seperti Sukarno (yang di kemudian masa menjadi kepala negara permulaan Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil kepala negara Indonesia yang pertama) ditangkap dan diasingkan.

Invasi Jepang ke Hindia Belanda

Penjahah Belanda cukup langgeng bagi mencegah patriotisme Indonesia dengan cara menggetah para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi pencinta bangsa. Namun para penjajah tidak dapat menghapuskan keki nasionalisme yang telah terukir di hati bangsa Indonesia. Orang-khalayak Indonesia, di arah tidak, tidak pas kuat kerjakan mengimbangi pemimpin penjajah dan hasilnya membutuhkan bantuan dari luar bikin menghancurkan sistem kolonial.

Sreg Maret 1942, pasukan Jepang, dibakar semangatnya maka itu keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walau pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia, mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang: kekurangan peranakan, gaun dan peminta beserta kerja pejaka di bawah kondisi nan menyengsarakan. Kurangnya makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubahkan Jawa menjadi sebuah pulau mumbung kelaparan. Anak adam-anak adam Indonesia bekerja sebagai buruh momentum (disebut
romusha) ditempatkan untuk berkarya dalam bestelan-proyek bangunan yang padat karya di Jawa.

Tahun Jepang mengaplus Hindia Belanda para pengarah Belanda ditempatkan internal lembaga pemasyarakatan-penjara terpidana dan digantikan dengan turunan-makhluk Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang merebus, melatih dan mempersenjatai banyak kaum cukup umur Indonesia dan memberikan suara minor politik kepada para bos chauvinis. Ini memampukan para pejabat nasionalis lakukan mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang mengasihkan dukungan munjung lega gerakan pembela negara Indonesia. Hancurnya kekuasaan ketatanegaraan, ekonomi, dan sosial pemerintah kolonial Belanda bersalin sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan musim selepas penjatuhan bom elemen di Nagasaki dan dua tahun sehabis Jepang kalah perangnya.

Klik di sini buat membaca akan halnya pemerintahan Sukarno

Perbedaan Kegaduhan tentang Masa Penjajahan Indonesia

Selayaknya, cak semau tiga ‘memori’, ataupun bertambah tepat: tiga varian periode kolonial Indonesia, yaitu:

1) Versi Indonesia (sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia)
2) Varian Belanda (sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda
3) Versi akademik (ki kenangan kolonialisme dari ki perspektif pandang para sejarawan)

Namun harus langsung ditekankan bahwa di dalam tiga versi masing-masing terdapat banyak variasi juga. Toh, kita dapat mengaram tiga versi tersebut secara garis besar.

Nan membedakan versi Indonesia dan versi Belanda semenjak versi akademis jelas: versi Indonesia dan versi Belanda diwarnai maka dari itu dengki dan/atau kepentingan politik sendirisendiri, sementara itu versi akademik bermaksud untuk memberikan versi yang obyektif dan akurat (tidak berdasarkan sentimen tetapi berdasarkan bukti dan sumber). Anda sekarang mungkin pertanyakan varian yang mana yang Ia baca di atas? Ambillah, rangkuman hari kolonial Indonesia yang disajikan di atas adalah sinopsis dari versi akademik. Sahaja, tidak kalah menariknya untuk memberikan minus informasi mengenai sejarah penjajahan Indonesia dari sudut pandang Indonesia versus sudut pandang Belanda. Dengan versi-versi ini, yang kami maksudkan yakni konsensus umum dan pandangan umum nan diterima oleh bangsa (terjadwal rakyat jelata saja lagi para pembesar pemerintah, dan mereka yang menulis taktik-buku sejarah bikin generasi akil balig, dll.) di kedua negara ini.

Tentunya, versi Indonesia dan versi Belanda cak semau banyak kesejajaran. Sahaja, karena keterlibatan kedua pihak dalam sejarah kolonial ini, cak semau beberapa perbedaan terkait dengan sentimen dan kepentingan ketatanegaraan di per negara.

Kegemparan Indonesia

Misalnya, detik berbicara dengan seorang Indonesia adapun musim penjajahan (berapapun tingkat pendidikan orangnya) ia akan mengatakan bahwa Indonesia dijajahi maka itu Belanda selama tiga sepenggal abad. Benarkah ini? Sebenarnya tidak terlalu tepat. Soalnya, statemen itu mengimplikasikan bahwa Indonesia mutakadim merupakan negara yang bersatu pada akhir tahun 1500-an atau awal tahun 1600-an. Cuma, pada kenyataannya, tanah yang masa ini kita kenal sebagai Indonesia dikuasai banyak kerajaan nan tidak memiliki ingatan wasilah satu sama lain, apalagi mereka tidak mempunyai dengki nasionalis, maupun rasa persatuan lainnya. Faktanya, perang antara imperium-kerajaan itu terus terjadi sebelum (hampir) semua kerajaan itu ditaklukkan Belanda. Seperti digambarkan di atas, rasa kawin dan nasionalisme di antara bangsa-bangsa Indonesia baru muncul tadinya abad ke-20.

Lagipula, seluruh area yang saat ini kita kenal bak Indonesia tidak ditaklukkan maka itu Belanda puas periode yang selevel (dan kemudian dimiliki Belanda sepanjang 3.5 abad). Sebaliknya, ekspansi strategi Belanda di Nusantara agak tanah lapang-tanah lapang dan perlahan-lahan (makan waktu bilang abad) sebelum wilayahnya di radiks kendali Belanda (dan di sejumlah putaran kendali Belanda itu sangat dangkal, seperti mana di Aceh). Faktanya, baru sekitar tahun 1930-an Belanda kurang lebih memiliki seluruh distrik dengan perbatasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia.

Namun yang harus diakui bahwa bilang bagian Nusantara memang dijajahi Belanda selama 3.5 abad (misalnya Batavia/Jakarta dan sebagian Maluku). Ada bagian lainnya yang dikuasai Belanda sepanjang sekitar dua abad (misalnya sebagian besar pulau Jawa), tetapi sebagian besar Nusantara, secara bertahap, baru ditaklukkan selama abad ke-19 dan sediakala abad ke-20, dan di banyak wilayah enggak pernah ada penduduk sejati yang melihat koteng Belanda.

Jikalau gitu, kok suka-suka rukyah bahwa (seluruh) Indonesia dijajahi Belanda selama tiga setengah abad? Jawabannya merupakan ‘garis haluan’. Yang bintang sartan jelas bersumber sinopsis di atas, patriotisme Indonesia dibentukkan oleh kesadaran para pemuda dan bangsa Indonesia yang beragam itu (apa sekali lagi rataan belakangnya, etnisnya, budayanya atau agamanya) bahwa mereka memiliki suatu musuh bersama-bersama, yaitu para kolonialis Belanda. Justru karena memiliki satu n partner nan langgeng ini, bangsa nan sangat majemuk itu senggang berganduh, menjadi bangsa Indonesia. Itu kembali menguraikan kenapa – pasca- musuhnya itu telah hilang plong tahun 1949 – muncul tahun kalut yang menyimpang intern politik dan masyarakat Indonesia antara tahun 1949 dan 1967. Dengan musuhnya hilang, tahu-tahu semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan yang kemudian mengakibatkan pertampikan (PRRI di Sumatra dan Seberinda di Sulawesi), panggilan untuk separatisme (Aceh dan Maluku), dan panggilan cak bagi mendirikan negara Islam (Darul Islam). Hanya ketika sebuah pemerintahan otoriter nan baru, yaitu Orde Yunior Suharto, mencuil kendali, kekacauan tersebut makara hilang (dan, sederajat sebagai halnya hari penjajahan Belanda, dengan mengorbankan eigendom asasi manusia).

Maka demi arti chauvinisme (bakal menjaga keesaan Indonesia), pemerintah Indonesia (cukup setelah kemerdekaan) sengaja tidak menamakan (misalnya n domestik anak kunci-sentral sekolah) bahwa daerah-wilayah dan pulau-pulau per lain memiliki memori yang sama n domestik konteks kolonialisme.

Persepsi Belanda

Belanda juga n kepunyaan patut panjang kili untuk menggambarkan sejarah kolonial yang berbeda dengan kenyataan. Soalnya Belanda selama beberapa dekade terakhir adalah pelecok satu negara yang menggarisbawahi pentingnya hak asasi bani adam (HAM). Masalahnya sikap ini sangat tidak cocok dengan album kolonialnya yang penuh dengan pengingkaran HAM di Nusantara (beserta di Suriname). Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan internal album kolonialnya tidak disebutkan di buku-kunci sekolah yang dibaca siswa-petatar Belanda di highschool. Sebaliknya, periode VOC justru digambarkan misal puncak kebesarhatian nasional karena – lamun negara yang sangat kerdil di Eropa – Belanda menjadi negara terkaya di dunia puas abad ke-17 (‘Masa gemilang Belanda’), tidak hanya dalam hal perkulakan dan militer tetapi sekali lagi dalam hal seni dan sains. Namun, pengingkaran HAM jarang disoroti.

Lengkap yang menarik yakni waktu mantan Bendahara Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menjadi jengkel saat diskusi dengan Dewan perwakilan Belanda (Tweede Kamer) puas tahun 2006. Menanggapi pandangan pesimistis DPR Belanda mengenai masa depan ekonomi Belanda, Balkenende mengatakan “mari, kita optimis, ayo kita menjadi berpikiran konkret pula. Mentalitas VOC itu! Pandangan yang melampaui perbatasan!” Ini adalah contoh semenjak sejarah membedabedakan yang menandakan rasa bangga yang berasal terbit masa VOC. Belaka, selepas Balkenende mengatakan demikian memang banyak orang politisi Belanda, kendaraan Belanda, dan rakyat Belanda yang mencaci pernyataan Balkenende itu.

Juga penting untuk disebutkan bahwa bertambah banyak orang Belanda sadar akan sejarahnya yang penuh kekerasan (termasuk perbudakan). Misalnya, reca-patung di Belanda yang memuliakan orang-orang berpangkal masa VOC dan perian kolonial – seperti Jan Pieterszoon Coen dan J.B. van Heutsz – telah dibuang maupun sangat dikritik maka dari itu penghuni Belanda setempat.

Kasus menarik lainnya adalah permintaan maaf yang dibuat makanya ambasador Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan plong tahun 2013. Sira meminta absolusi atas “ekses yang dilakukan maka dari itu pasukan Belanda antara 1945 dan 1949”. Ini sangkil asing biasa karena ini pertama kali penjawat Belanda minta maaf soal sejarah kolonialisme. Tetapi, belum pernah Belanda menanyakan belas kasihan atas semua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum 1945! Bahkan masa Raja dan Syah Belanda, Willem-Alexander dan Maxima, mengunjungi Indonesia lega awal 2020, Willem-Alexander dengan gagap meminta pemaafan atas kekerasan Belanda yang terjadi pada periode 1945-1949 (tak yang sebelum 1945).

Kenapa Belanda menunggu lama sekali sebelum minta abolisi soal kekerasan 1945-1949? Diasumsikan bahwa para pengarah Belanda tak mau mempersunting pemaafan karena dapat menyinggung perasaan para veteran Belanda (yang menggadaikan roh mereka di Indonesia demi negara mereka) dan kerabat para tamtama Belanda yang meninggal pada masa ’45 -’49 momen bergelut demi negaranya. Bahkan, peluang besar pemerintah Belanda tegak akan konsekuensi keuangan sekiranya mengakui pelanggaran HAM lewat petisi maaf (korban nan masih hidup, atau kerabat mereka, bisa menggugat).

Sumber:


M.C. Ricklefs: A History of Modern Indonesia since c.1200

H. Dick, e.a.: The Emergence of a National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800-2000

E. Locher-Scholten & P. Rietbergen, e.a.: Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720

D. Henley e.a.: Environment, Trade and Society in Southeast Asia

J. Touwen: Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942

H. Jonge & T. Kaptein e.a.: Transcending Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam in Southeast Asia

Source: https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-penjajahan/item178

Posted by: likeaudience.com