Apa Yang Menjadi Tugas Pokok Bank Sentral

Titel Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Musim 1999 mengenai Bank Indonesia
Tanggal 17 Mei 1999
Berlaku Sejak 17 Mei 1999
Pengundangan Lempengan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 dan Suplemen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843
Pamor

Diubah dengan UU No 3 Tahun 2004

Lampiran

UU No 23 Th 1999 ttg BI

Rangkuman :

Keadaan-hal Yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi:

  • Pamor, Tempat Kedudukan, dan Modal

    1. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Anak kunci Republik Indonesia.
    2. BI kerangka yang independen, bebas semenjak interferensi pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnnya, kecuali bagi keadaan-hal nan secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. BI berkedudukan di ibu daerah tingkat NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI.
  • Maksud dan Tugas

    1. Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan kredit ringgit.
      Intensi ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, merupakan kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran nan cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat.
    2. Bikin mengaras tujuan tersebut, BI memiliki tugas:

      • mematok dan melaksanakan ketatanegaraan moneter;
      • mengeset dan menjaga kelancaran sistem pemasukan; dan
      • mengatur dan mengawasi bank.
  • Dalam buram menetapkan dan melaksanakan kebijakan keuangan BI berwenang:

    1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan membidas laju inflasi nan ditetapkan; dan
    2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain:

      • propaganda pasar terbuka di pasar uang baik rial maupun valuta asing;
      • penetapan tingkat diskonto; dan
      • penetapan pasokan wajib paling kecil.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, BI melaksanakan strategi nilai tukar berdasarkan sistem kredit yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar neger, dan dapat memufakati pinjaman asing negeri.

Bagi sampai ke target-sasaran moneter, BI pun dapat mempunyai guna
lender of the last resort.

  • Dalam rangka mengatak dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:

    1. Melaksanakan dan memberikan persepakatan dan abolisi atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
    2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran cak bagi menyodorkan permakluman tentang kegiatannya.
    3. Menjadwalkan penggunaan alat pembayaran.

Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam ringgit rupiah atau valuta luar dan mematok keberagaman, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya umpama perkakas pembayaran yang lazim.

  • Dalam rangka melaksanakan tugas menata dan menyibuk bank, BI menetapkan statuta, memberikan dan mencopot izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu berpangkal bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-pelawaan.
  • Terkait dengan sensor bank, dalam UU ini diamanatkan bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan maka dari itu lembaga pengawas sektor jasa keuangan nan independen, dan dibentuk dengan UU. Pembentukan lenbaga pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2012.
  • Kerumahtanggaan melaksanakan tugasanya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas sendiri Gubernur, seorang Depuri Gubernur Senior, dan min. 4 orang atau max. 7 makhluk Deputi Gubernur.
  • Hubungan dengan Pemerintah:

    1. Dalam rangka kesepadanan ketatanegaraan antara supremsi moneter dengan pengaturan fiskal dan sektor rril, Berdampingan Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang dewan menteri.
    2. BI bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah.
    3. Kerumahtanggaan hal Pemerintah akan menerbitkan surat-obligasi negara, Pemerintah wajib lebih-lebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan DPR.
    4. BI dilarang membeli bakal diri sendiri surat-tembusan tunggakan negara, kecuali di pasar sekunder.
  • Akuntabilitas dan Kalkulasi

Mudahmudahan otonomi yang diberikan kepada BI dapat dilaksanakan dengan mumbung kewajiban jawab, kepada BI dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas mahajana.

  • Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara a.l:

    1. Memunculkan pemberitaan kepada masyarakat secara ternganga melalui media perian plong setiap awal tahun perincian yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter plong waktu sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-alamat moneter untuk tahun yang akan datang. Kenyataan ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.
    2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya disampaikan maka dari itu BPK kepada DPR dan diumumkan oleh BI melalui media tahun.

———-

Source: https://www.lps.go.id/uu_23_1999#:~:text=menetapkan%20dan%20melaksanakan%20kebijakan%20moneter,mengatur%20dan%20mengawasi%20bank.

Posted by: likeaudience.com